Penulis : Ahmad Taufik
Dalam praktik beracara di
Pengadilan Negeri, keberhasilan suatu gugatan tidak hanya ditentukan oleh benar
atau tidaknya dalil mengenai pokok perkara. Aspek formil mengenai siapa saja
yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara juga memiliki kedudukan yang
sangat penting.
Salah satu persoalan yang sering
muncul adalah gugatan kurang pihak, yang dalam doktrin hukum acara
perdata dikenal dengan istilah plurium litis consortium. Gugatan
kurang para pihak menandakan bahwa seorang Penggugat saat mengajukan gugatan
terdapat pihak yang seharusnya terlibat sebagai pihak namun tidak dilibatkan. Secara
etimologis, plurium litis consortium berasal dari bahasa Latin, dimana plurium
artinya banyak / beberapa, litis artinya perkara atau sengketa, dan consortium artinya
persekutuan, kebersamaan, atau keterlibatan bersama.
Sederhananya, plurium litis consortium dapat dipahami
sebagai keadaan ketika suatu perkara melibatkan beberapa pihak yang mempunyai
kepentingan atau hubungan hukum yang berkaitan dengan objek sengketa tapi tidak
dimasukan sebagai pihak dalam gugatan.
Perlu diketahui bahwa suatu gugatan
dapat dikatakan kurang pihak apabila terdapat pihak yang menurut sifat dan
hubungan hukumnya dengan objek sengketa yang seharusnya ikut dilibatkan dalam
perkara, tetapi tidak ditarik sebagai pihak. Kondisi tersebut dapat menyebabkan
pemeriksaan perkara tidak dapat memberikan penyelesaian yang menyeluruh
terhadap seluruh hubungan hukum yang menjadi pokok sengketa. Sebab bagaimanapun
juga hukum acara harus mampu memberikan penyelesaian sengketa yang menyeluruh tanpa
ada satupun kepentingan hukum yang diabaikan.
Bayangkan suatu perkara mengenai
kepemilikan sebidang tanah yang melibatkan tiga orang yang masing-masing
memiliki hubungan hukum terhadap tanah tersebut. Apabila Penggugat hanya
menggugat salah satu pihak, sementara pihak lainnya yang mempunyai kepentingan
hukum langsung tidak dilibatkan, maka putusan pengadilan berpotensi tidak
menyelesaikan keseluruhan hubungan hukum tersebut. Dengan demikian keadilan
yang berupaya dicapai oleh suatu hukum acara menjadi tidak dapat terwujud
dengan adanya gugatan kurang para pihak.
Plurium litis consortium
atau gugatan kurang pihak umumnya sering dijadikan celah bagi Tergugat untuk menyanggah
gugatan dalam eksepsi. Meskipun demikian, tidak berarti jika semua subjek hukum
yang terkait dengan suatu sengketa harus ditarik sebagai Tergugat, namun juga
dapat ditarik sebagai Turut Tergugat.
Turut Tergugat pada dasarnya bukan pihak yang selalu didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Pihak tersebut dapat ditarik karena mempunyai hubungan dengan objek sengketa atau diperlukan untuk memastikan agar putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Turut Tergugat ditarik dalam gugatan dengan maksud agar Turut Tergugat tersebut mengetahui, tunduk dan patuh terhadap isi putusan tersebut. Contohnya dapat ditemukan dalam sengketa wanprestasi, dimana terdapat Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh dua pihak dan perjanjian tersebut melibatkan notaris sebagai pembuat akta, Maka jika pembeli ingin menggugat penjual sebagai Tergugat, maka ia juga harus memasukan notaris sebagai Turut Tergugat. Berdasarkan hal tersebut notaris bukanlah pihak yang wanprestasi, itu sebabnya ia diposisikan sebagai Turut Tergugat dan bukan Tergugat. Hal ini sangat penting dilakukan karena memang hukum acara Perdata menentukan demikian.
Dalam Praktiknya, Turut Tergugat
bukanlah pihak yang melanggar hak dari Penggugat, sehingga ia tidak dapat
dihukum atas perbuatan Tergugat. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya
yang berjudul Hukum Acara Perdata (Edisi Kedua Sinar Grafika, hlm. 119)
dinyatakan bahwa Plurium litis consortium adalah bentuk dari error in
persona, dimana terdapat pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau
Tergugat tidak lengkap, dan mesti ada yang ditarik sebagai Penggugat atau
Tergugat.
Akibat dengan adanya gugatan
kurang pihak, maka gugatan dianggap cacat formil dan akibat hukumnya hakim akan
menjatuhkan Putusan dengan amar: “menyatakan gugatan pernggugat tidak dapat
diterima” (niet onvankelijke verklaard).
Menurut Hemat Penulis, hakim
tidak mungkin menaruh resiko yang tinggi untuk mengabulkan gugatan penggugat
yang kurang para pihak sekalipun dalil yang dikemukakan Penggugat berdasar dan
memiliki bukti yang kuat, sebab dengan tidak lengkapnya para pihak, keadilan
dianggap tidak akan dapat dirasakan oleh pihak yang tidak ditarik kedalam gugatan. Dalam
pemikiran Aristoteles, keadilan antara lain berkaitan dengan memberikan
kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (suum cuique tribuere). Dengan
tidak ditariknya seseorang menjadi pihak dalam gugatan maka ia tidak dapat
mendapatkan haknya untuk mendapatkan keadilan dan memperjuangkan hak-hak
keperdataannya terhadap sengketa yang sedang berlangsung. Dengan demikian menyusun gugatan sebaiknya tidak dilakukan secara asal-asalan, hal ini dikarenakan banyak hal-hal yang bersifat formil yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan.
Kata Kunci: gugatan, gugatan kurang pihak, hukum acara perdata, hukum, law office ahmad taufik & associates, pengacara, advokat, kantor hukum, lawyer.